Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran geram terhadap temuan lapangan yakni angkutan perusahaan besar swasta (PBS) melebihi batas maksimal tonase karena menjadi penyebab utama rusaknya jalan.
"Inilah yang membuat rusak jalan tiap tahun, coba kalau gak rusak, kita bisa peruntukan membangun program lain, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata Agustiar di Palangka Raya, Rabu.
Hal itu gubernur sampaikan usai melaksanakan penimbangan hasil temuan angkutan PBS melebihi batas maksimal tonase di ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun.
Dia menjabarkan, selama ini Pemprov Kalteng telah mengucurkan ratusan miliar untuk perbaikan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun, tetapi semua menjadi percuma jika angkutan PBS tetap melintasi ruas jalan tersebut dengan tonase yang berlebihan.
Agustiar mengatakan, kapasitas jalan tersebut maksimal hanya mampu untuk beban hingga delapan ton, namun temuan di lapangan angkutan-angkutan PBS tersebut nyatanya melebihi batas sehingga termasuk dalam angkutan ODOL, yakni over dimension overload.
"Tapi ini momentum bagus juga, karena (angkutan temuan) ini platnya plat luar, muatan berlebihan, artinya kalau plat luar, bayarnya di luar pajaknya, belum lagi platnya mati," kata Agustiar.
Baca juga: Hadapi kemarau, Pemprov Kalteng prioritaskan deteksi dini cegah karhutla
Dia menjelaskan, padahal sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang angkutannya melintasi jalan Palangka Raya-Kuala Kurun, hingga menghasilkan kesepakatan bersama.
"Ternyata begini juga hasilnya (masih ada temuan). Saya gak banyak omong ini, sampai pemilik perusahaannya datang, baru kami lepaskan angkutannya, lebih cepat kan lebih bagus. Investasi kita jaga, tapi kepentingan lain juga harus diperhatikan," tegasnya.
Gubernur Kalteng ini pun menyatakan, terhadap angkutan-angkutan yang menjadi temuan pihaknya ini, juga akan dicek kembali semuanya, mulai dari kelengkapan amdal perusahaan, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), plat nomor polisi kendaraan, serta lainnya.
"Ini untuk pelajaran bagi semua. Kami bisa saja ke depan muncul di wilayah Barito dan lainnya terutama di ruas jalan provinsi. Dan untuk ruas jalan nasional maupun kabupaten, kami juga akan berkolaborasi bersama para bupati dan balai," jelasnya.
Agustiar menegaskan langkah tegas ini dia ambil agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal pada berbagau sektor, termasuk memacu Pendapatan Asil Daerah (PAD).
Baca juga: Gubernur Kalteng menyapa dan terima aspirasi orang tua siswa
Baca juga: DLH dukung visi misi Gubernur Kalteng, tertibkan angkutan berat cegah kerusakan
Baca juga: Gubernur dan Bupati Gumas dapati truk lebihi tonase masih melintasi jalan Palangka Raya-Kuala Kurun
