Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menekankan pentingnya prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
“Dengan mengacu pada prinsip keadilan dan akuntabilitas maka diharapkan upaya peningkatan PAD dilakukan secara adil bagi seluruh masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Sahid di Sampit, Senin.
Ia menyebutkan, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD. Kontribusi keduanya terhadap PAD sangat penting bagi pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan.
Fraksi Golkar berharap agar upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang otomatis berimbas pada peningkatan PAD dapat dilakukan secara konsisten dan berdasarkan data yang akurat.
Sehubungan dengan itu, pihaknya menyoroti perubahan dan perluasan objek pajak reklame hingga mencakup berbagai jenis reklame yang tertuang pada perubahan pada perubahan peraturan daerah (perda) Kotim tentang pajak dan retribusi daerah belum lama ini.
Di satu sisi, perubahan perda ini memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, Fraksi Golkar menilai perlu ada kajian lebih mendalam terhadap dampak sosial ekonomi dari perluasan objek pajak ini.
Baca juga: BPS tanggapi tingginya target IPM Kotim pada 2029
“Terutama kepada pelaku UMKM serta masyarakat yang menjadi target pungutan. Harus ada mekanisme perlindungan agar tidak terjadi pembebanan yang berlebihan sehingga tetap mendorong iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi potensi kebocoran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan PAD hasil dari pajak dan retribusi harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah tetap terpelihara.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pelayanan yang optimal, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi, serta perangkat dan fasilitas yang memadai agar pengelolaan PAD dapat berjalan maksimal.
“Dengan begitu, setiap aspek dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mulai dari pelayanan hingga sumber daya dapat mendukung tercapainya PAD yang optimal untuk kepentingan masyarakat,” demikian Abdul Sahid.
Baca juga: Bupati Kotim: Perlu kolaborasi hukum adat dan perda dalam penanganan sampah
Baca juga: Pemkab Kotim gencar beri makanan tambahan untuk pencegahan stunting
Baca juga: Dua pembalap cilik Sampit unjuk kemampuan di Kejurnas Motoprix
