DPRD Palangka Raya apresiasi percepatan program MBG

id dprd palangka raya, hatir sata tarigan, palangkaraya, program mbg, makan bergizi gratis,dapur umum mbg

DPRD Palangka Raya apresiasi percepatan program MBG

Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan. (ANTARA/Rajib Rizali)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hatir Sata Tarigan mengapresiasi percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami mengapresiasi dapur umum untuk program MBG di Kota Palangka Raya ini sudah berdiri sebanyak lima dapur, dengan kemampuan per dapurnya menyediakan sebanyak 3.000 makanan," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Dia menyampaikan, program MBG menjadi salah satu pilot project pemerintah pusat dan perlu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh pihak.

Meski hingga saat ini belum ada anggaran khusus untuk program MBG tersebut, pihaknya siap mendukung apabila dibutuhkan.

“Sampai saat ini memang MBG ini kan pilot project dari pusat ya, sampai saat ini memang belum ada di anggaran kita khusus untuk itu, saya lihat belum ada. Tapi seandainya ada pun, kita akan mendukung, tapi sekarang ini kan itu masih dibantu oleh pemerintah pusat,” ucapnya.


Baca juga: FK UMPR tes PMB gelombang 2, peserta terjauh dari Kediri

Hatir menilai, kehadiran lima dapur umum di Palangka Raya merupakan kemajuan yang luar biasa, dengan jumlah siswa penerima manfaat bisa mencapai lebih dari 15.000.

Hal ini dinilai mampu membuat siswa di Palangka Raya belajar dengan nyaman karena gizi selama siswa berada di sekolah telah terjamin.

“Namanya belajar ini kan memerlukan konsentrasi tinggi. Apabila didukung dengan makanan yang telah dihitung gizinya sedemikian rupa, tentu akan membantu siswa,” ujarnya.

Hatir juga mengingatkan agar pelaksanaan program ini tetap mengedepankan semangat sosial dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

Kemudian menanggapi target pemerintah pusat yang ingin membangun sepuluh dapur umum di Palangka Raya, Hatir menyatakan kesiapan DPRD untuk memberi dukungan penuh, asalkan ada dasar hukum yang jelas.

“Kalau memang ada payung hukumnya dan memang jelas misalnya instruksinya dari pusat atau dari mana kita pasti dukung. Karena memang yang penting bagi masyarakat. Kita pasti dukung program presiden yang menurut kita juga baik,” demikian Hatir.


Baca juga: Anggota Komisi II DPRD minta program bedah rumah sesuaikan kebutuhan sasaran

Baca juga: Program JKN bantu pengobatan korban banjir terkena penyakit

Baca juga: Pemkot Palangka Raya kembangkan SDM ASN lewat program GTA

OSZAR »